Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo
Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo
Jika dibiarkan berlarut-larut, presiden sendiri yang akan dirugikan

Ketidaknyamanan masyarakat sudah memuncak akibat rentetan konflik di dalam negeri. Karena itu, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri agar segala sesuatunya terkendali dan kondusif.
 
"Sudah jelas bahwa KPK dan Polri gagal menemukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu, presiden tidak bisa lagi hanya menunggu," kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, hari ini.
 
Jika dibiarkan berlarut-larut, menurutnya, presiden sendiri yang dirugikan. Sebab akan muncul anggapan bahwa presiden yang belakangan ini sering bepergian ke luar negeri itu tidak peduli dengan ragam persoalan yang terus bermunculan di dalam negeri.
 
"Lebih dari itu, publik pun semakin yakin bahwa efektivitas pemerintahan sekarang ini terus menurun. Sebab, potret negara kini tampak amat buram  karena sarat konflik, termasuk konflik berdarah," ujar Politisi Partai  Golkar itu.
 
Saat ini ada konflik antarorganisasi kemasyarakatan (Ormas), konflik horizontal berdarah di sejumlah daerah yang tak jarang menelan korban jiwa, tawuran antarpelajar sampai dengan konflik antarinstitusi negara.  Kekuatan pemerintah untuk mengendalikan ketertiban umum tampak terus  merosot. Padahal, pemerintah memiliki wewenang dan peralatan untuk  mewujudkan suasana kehidupan yang kondusif.
 
Bambang menyatakan, kelambanan presiden menyelesaikan konflik KPK dengan Polri sudah melahirkan macam-macam dugaan. Misalnya, presiden diduga menerapkan manajemen konflik untuk menciptakan ketergantungan dan menggelembungkan kekuasaannya.
 
"Ada juga yang menduga presiden tersandera oleh kepentingannya sendiri sehingga kesulitan menawarkan jalan tengah yang bisa mengharmonisasi KPK dan Polri," tegas Bambang Soesatyo.